Portnews.id – Pemerintah mendorong percepatan pengajuan kode pelabuhan internasional bagi Pelabuhan Selat Lampa di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Langkah ini dinilai strategis untuk membuka peluang aktivitas ekspor-impor secara lebih langsung dari wilayah perbatasan Indonesia.
Dilansir dari RRI, dorongan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu RI) Arif Havas Oegroseno dalam kunjungan kerjanya ke Natuna, Rabu (26/8/2026). Dalam agenda tersebut, pemerintah membahas pengembangan kawasan perbatasan melalui penguatan sejumlah sektor, mulai dari kelautan dan perikanan, minyak dan gas bumi, lingkungan hidup, konektivitas, hingga pengembangan Geopark Natuna.
Arif mengatakan usulan kode internasional untuk Pelabuhan Selat Lampa telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Setelah proses di tingkat Kementerian Perhubungan, usulan tersebut diharapkan dapat dilanjutkan untuk proses pendaftaran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Untuk kode internasional Pelabuhan Selat Lampa, kita sudah sampaikan ke Perhubungan Laut. Kodenya itu IDESTA, nanti kita harapkan bisa diajukan ke PBB,” ujar Arif, sebagaimana dikutip RRI.
Menurut Arif, keberadaan pelabuhan dengan kode internasional dapat memperkuat peran Selat Lampa sebagai pintu keluar-masuk barang dari dan menuju Natuna. Kondisi tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap jalur distribusi melalui daerah lain sekaligus menciptakan akses perdagangan yang lebih efisien.
Penguatan fungsi pelabuhan juga dinilai berpotensi memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, khususnya melalui pemanfaatan potensi komoditas kelautan dan perikanan Natuna. Dengan akses perdagangan yang lebih terbuka, hasil produksi daerah diharapkan dapat lebih mudah terhubung dengan pasar internasional.
Selain konektivitas laut, pemerintah turut mengevaluasi penguatan konektivitas udara Natuna. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah peningkatan frekuensi penerbangan menuju Natuna, termasuk peluang membuka rute internasional dari negara tetangga seperti Singapura. Konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperluas potensi pariwisata daerah.
Di sektor perikanan, pemerintah juga menyiapkan penguatan kapasitas nelayan melalui penyediaan armada dengan berbagai ukuran, mulai dari 5 GT hingga lebih dari 30 GT. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan di kawasan perbatasan.
Pemerintah juga mempertimbangkan penerapan teknologi pembuatan es berbasis energi surya untuk membantu menjaga kualitas hasil tangkapan. Fasilitas tersebut diharapkan mendukung proses penyimpanan dan distribusi hasil perikanan sebelum dipasarkan ke dalam maupun luar negeri.
Arif menegaskan, penguatan Natuna perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi. Selain aspek pertahanan dan keamanan, pembangunan kawasan perbatasan juga perlu ditopang oleh peningkatan konektivitas, perdagangan, kelautan dan perikanan, ekonomi masyarakat, serta pariwisata.
Dengan penguatan Pelabuhan Selat Lampa dan konektivitas pendukung lainnya, Natuna berpeluang memperbesar perannya sebagai salah satu simpul ekonomi maritim Indonesia di kawasan perbatasan utara.
