Perkembangan sektor industri di Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin pesat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendorong pengembangan sekitar dua belas kawasan industri baru yang tersebar di berbagai wilayah. Dari sisi aksesibilitas dan konektivitas, infrastruktur di Jawa Tengah dinilai telah berkembang cukup baik. Namun, pertumbuhan kawasan industri tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas sistem logistik, khususnya pada sektor kepelabuhanan yang masih sangat bergantung pada Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pintu utama kegiatan ekspor dan impor. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam menjaga efisiensi distribusi barang dan daya saing industri di tingkat nasional maupun internasional.
Berdasarkan hasil kajian mengenai sistem logistik di Jawa Tengah, ketergantungan terhadap satu pelabuhan utama dipandang tidak lagi memadai untuk mendukung pertumbuhan industri yang semakin masif. Kajian tersebut mengidentifikasi perlunya pengembangan pelabuhan tambahan di wilayah Kendal, Batang, dan Rembang, sehingga Jawa Tengah memiliki beberapa simpul logistik yang mampu melayani kebutuhan perdagangan internasional atau interinsuler secara lebih efektif. Pengembangan pelabuhan tidak hanya dipandang sebagai pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai strategi untuk menjaga keberlanjutan sistem logistik daerah dalam jangka panjang.
Permasalahan utama yang dihadapi bukan semata-mata terletak pada kapasitas fasilitas Pelabuhan Tanjung Emas. Secara teknis, pelabuhan masih memiliki kemampuan melayani kegiatan bongkar muat. Namun, berbagai faktor lingkungan seperti banjir rob, penurunan muka tanah (land subsidence), dan sedimentasi menyebabkan kinerja operasional pelabuhan menjadi kurang optimal. Kapal-kapal berukuran besar mengalami keterbatasan untuk bersandar dan sebagian besar arus peti kemas dari Jawa Tengah akhirnya dialihkan ke pelabuhan di provinsi lain.
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa potensi permintaan ekspor dan impor di Jawa Tengah mencapai sekitar 1,9 juta-an TEUs per tahun, sedangkan volume peti kemas yang benar-benar dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Emas hanya sekitar 890 ribu-an TEUs. Selisih lebih dari satu juta-an TEUs tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar aktivitas logistik justru keluar melalui pelabuhan di luar Jawa Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada rendahnya aktivitas perdagangan, melainkan pada keterbatasan sistem logistik yang belum mampu mengakomodasi seluruh potensi tersebut.
Dari perspektif dunia usaha di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, dipandang memiliki daya tarik yang tinggi sebagai lokasi investasi manufaktur. Ketersediaan tenaga kerja yang melimpah, rantai pasok domestik yang relatif kuat, serta dukungan pemerintah terhadap investasi menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan multinasional memindahkan sebagian basis produksinya ke Indonesia. Namun demikian, keunggulan tersebut mulai tereduksi oleh persoalan logistik yang terjadi di pelabuhan. Bagi industri manufaktur yang berorientasi ekspor, ketepatan waktu pengiriman merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan bisnis.
Pada industri yang bersifat musiman, seperti produk dekorasi Natal (Pohon Natal), keterlambatan pengiriman memiliki konsekuensi yang sangat besar. Selama musim puncak produksi antara Juni hingga September, kapal-kapal yang akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas sering kali harus menunggu selama lima hingga tujuh hari akibat kepadatan dermaga. Keterlambatan tersebut mengganggu jadwal pengiriman ke Amerika Serikat maupun Eropa, sehingga pelanggan berpotensi kehilangan musim penjualan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada aktivitas logistik, tetapi juga mempengaruhi jadwal produksi, hubungan dengan pelanggan, serta daya saing perusahaan di pasar global.
Selain persoalan antrean kapal, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa waktu pelayaran yang relatif lebih lama dibandingkan negara pesaing seperti Tiongkok. Pengiriman barang menuju pantai timur Amerika Serikat membutuhkan waktu sekitar dua minggu lebih lama dibandingkan pengiriman dari Tiongkok. Kondisi tersebut mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam mengatur jadwal produksi dan distribusi. Ketika waktu pelayaran yang lebih panjang dipadukan dengan kemacetan di pelabuhan, efisiensi rantai pasok menjadi semakin menurun sehingga berpotensi menghambat ekspansi investasi di masa mendatang.
Dalam perspektif perencanaan wilayah, pengembangan pelabuhan baru perlu dipadukan dengan penataan ruang dan sistem transportasi yang terintegrasi. Kawasan industri tidak seharusnya terus berkembang mengikuti koridor jalan utama karena pola tersebut meningkatkan ketergantungan terhadap angkutan truk. Sebaliknya, pengembangan industri perlu diarahkan mendekati simpul transportasi strategis, seperti pelabuhan dan jaringan kereta api, sehingga distribusi barang dapat dilakukan secara lebih efisien. Integrasi antara tata ruang, sistem transportasi, dan pengembangan kawasan industri menjadi prasyarat penting dalam membangun sistem logistik yang kompetitif dan handal.
Pengembangan Pelabuhan Kendal dipandang sebagai salah satu solusi yang paling realistis dalam jangka menengah. Arus logistik Kawasan Industri di Kendal yang telah mencapai sekitar 400.000 kontainer per tahun dinilai cukup untuk mendukung operasional sebuah pelabuhan baru. Namun, pelabuhan tersebut sebaiknya tidak hanya melayani Kawasan Industri di Kendal, melainkan juga menjadi simpul logistik regional yang terintegrasi dengan jaringan kereta api. Dengan demikian, beban distribusi melalui jalan raya dapat dikurangi, subsidi dan pemborosan BBM dapat dikurangi, biaya logistik menjadi lebih efisien, dan daya saing industri Jawa Tengah dapat meningkat.
Permasalahan sedimentasi dan penurunan muka tanah juga dinilai masih dapat diatasi melalui pendekatan rekayasa teknik. Salah satu alternatif yang direkomendasikan adalah pembangunan dermaga menggunakan struktur trestle yang menjorok ke laut, sebagaimana telah diterapkan pada Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Selain itu, kolam pelabuhan perlu dirancang dengan kedalaman draft sekitar minus 14 meter agar mampu melayani kapal-kapal berukuran besar. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelancaran operasional pelabuhan.
Secara keseluruhan, peningkatan daya saing logistik Jawa Tengah tidak cukup dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan semata. Diperlukan integrasi kebijakan antara tata ruang, transportasi, kawasan industri, dan sistem logistik nasional. Pengembangan pelabuhan internasional, optimalisasi jaringan kereta api barang, serta pembentukan kelembagaan (Otoritas Integrasi Tata Ruang dan Transportasi) yang mampu mengoordinasikan dan mengeksekusi kebijakan lintas sektor menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan industri sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan.
