PortNews.id – Pemerintah Provinsi Papua bersama Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Korido mulai memperkuat langkah pengembangan Pelabuhan Korido melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas logistik dan transportasi laut di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) di utara Papua.
Penyusunan DED dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta KUPP Korido di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
Pengembangan tahap awal Pelabuhan Korido direncanakan mencakup perpanjangan dermaga, pembangunan area walkway, terminal penumpang, kantin, hingga kawasan komersial yang diproyeksikan masuk dalam program tahun anggaran 2027.
Langkah tersebut ditandai dengan peninjauan lapangan dan penelitian teknis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, bersama tim teknis dari sejumlah OPD terkait di kawasan dermaga dan area komersial Pelabuhan Korido, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Jumat (22/5).
Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, mengatakan kolaborasi ini menjadi momentum penting karena merupakan kerja sama pertama Pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan DED pengembangan pelabuhan.
Menurutnya, keberadaan Pelabuhan Korido memiliki peran penting dalam mendukung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan Papua.
“Pelabuhan Korido harus terus berkembang agar menjadi pelabuhan yang maju, profesional, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua,” ujar Fakhiri.
Ia menambahkan, konektivitas laut yang baik akan membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat masa depan sektor kemaritiman Papua secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala KUPP Kelas III Korido, Willem Thobias Fofid, menjelaskan bahwa Pelabuhan Korido memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang logistik di kawasan utara Papua dan wilayah Pasifik.
Menurut Willem, tantangan geografis selama ini masih menjadi hambatan utama dalam aksesibilitas antarwilayah. Karena itu, pengembangan pelabuhan dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas layanan dan kenyamanan masyarakat.
“Dengan adanya perpanjangan dermaga, kapasitas pelabuhan untuk melayani kapal berukuran lebih besar tentu akan meningkat. Selain itu, pembangunan terminal penumpang, walkway, kantin, dan area komersial juga diharapkan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun pelaku usaha lokal,” jelasnya.
Ia menilai sinergi penyusunan DED ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kesiapan pengembangan Pelabuhan Korido ke depan, khususnya dalam menjawab keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan dan kepulauan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Matius Wally, yang juga menjadi Ketua Tim Teknis Penyusunan DED, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bentuk nyata penguatan layanan kepelabuhanan dan transportasi laut di Papua.
Menurutnya, dukungan teknologi operasional nantinya diharapkan mampu menghadirkan layanan pelabuhan yang lebih andal, terutama bagi wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses jaringan dan transportasi.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan aktivitas logistik dan distribusi komoditas unggulan daerah melalui Pelabuhan Korido akan memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
“Operasional pelabuhan, pergerakan kapal, hingga layanan angkutan laut merupakan aset strategis negara yang perlu dikelola secara aman, terintegrasi, dan berdaulat,” katanya.
Willem berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan KUPP Korido dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung pengembangan pelabuhan dan peningkatan konektivitas maritim di wilayah timur Indonesia.
“Harapannya, pengembangan ini bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan dan keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia,” pungkasnya.***
