portnews.id — DPRD Provinsi Kalimantan Barat meminta Pemerintah Provinsi Kalbar mempercepat operasional Terminal Pelabuhan Kijing sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dorongan tersebut menjadi salah satu dari 18 rekomendasi strategis yang disampaikan DPRD dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kalbar, Angeline Fremalco, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah selama 2025.
Menurutnya, DPRD menilai sejumlah sektor masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga penguatan sektor ekonomi daerah.
“Rekomendasi ini disusun untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Kalbar di Pontianak.
Dalam pembahasannya, DPRD menyoroti berbagai isu strategis, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan layanan kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, percepatan perbaikan jalan di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan kualitas layanan di RSUD dr. Soedarso Pontianak dan optimalisasi pengelolaan aset daerah.
DPRD turut mendorong peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) serta penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Barat.
Pada sektor konektivitas, DPRD menilai percepatan operasional Terminal Pelabuhan Kijing dan Terminal Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong penting dilakukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi di kawasan perbatasan.
Pansus LKPJ juga menyoroti persoalan batas wilayah antarkabupaten dan antarkecamatan yang dinilai masih menjadi hambatan dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD.
Ia menilai rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kalbar.
“Kami menyampaikan terima kasih atas berbagai rekomendasi yang telah diberikan DPRD. Ini menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Krisantus mengungkapkan Terminal Pelabuhan Kijing ditargetkan mulai beroperasi tahun ini dan diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Kalimantan Barat.
Menurutnya, keberadaan pelabuhan internasional tersebut juga berpotensi meningkatkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah.
Ia menambahkan pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan sumber pendapatan melalui sektor Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, dan Pajak BBM guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Pemprov Kalbar berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah agar memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
