Jakarta — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kesiapan infrastruktur serta layanan transportasi nasional dalam menghadapi periode Angkutan Lebaran 2026 pada rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3). Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Perhubungan menegaskan komitmen pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama masa mudik dan arus balik.
Berdasarkan survei potensi pergerakan masyarakat pada Angkutan Lebaran 2026, diperkirakan sekitar 143,91 juta orang atau 50,60% dari total penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan. Angka tersebut sedikit menurun sekitar 1,75% dibandingkan proyeksi tahun 2025 yang mencapai sekitar 146 juta orang. Meski demikian, pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan bahwa realisasi mobilitas masyarakat dapat melampaui hasil survei.
Untuk mengantisipasi tingginya pergerakan tersebut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Persiapan dilakukan melalui peningkatan kesiapan sarana dan prasarana transportasi pada seluruh moda, yaitu darat, laut, udara, dan penyeberangan, serta pemeriksaan kelaikan operasional armada. Pemerintah juga menghadirkan sejumlah stimulus bagi masyarakat, seperti diskon tarif tiket pesawat, kapal laut, kereta api, dan penyeberangan, serta penyelenggaraan program mudik gratis.
Selain itu, kebijakan pendukung lainnya turut diterapkan, seperti skema work from anywhere (WFA), rekayasa lalu lintas di sejumlah titik rawan kepadatan, penyediaan armada tambahan, hingga pengaturan operasional kendaraan angkutan barang selama periode mudik.
Dalam aspek pengawasan, Kementerian Perhubungan juga memanfaatkan sistem pemantauan berbasis digital yang mencakup pelaporan simpul transportasi, pemantauan pergerakan sarana secara real time, pemanfaatan drone, pemantauan kecelakaan, serta kanal pengaduan masyarakat. Sistem tersebut turut didukung oleh pemantauan cuaca dan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta jaringan 7.159 CCTV yang terintegrasi dengan pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta.
Khusus untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan menuju pelabuhan penyeberangan, pemerintah menyiapkan skema buffer zone berlapis di kawasan Pelabuhan Merak. Area penyangga di jalan tol akan memanfaatkan sejumlah rest area mulai dari KM 13, KM 43, hingga KM 63. Selain itu, buffer zone tambahan juga disiapkan di kawasan pelabuhan, termasuk di Indah Kiat, BBJ, Ciwandan, serta beberapa titik di jalur arteri guna mencegah penumpukan kendaraan.
Pemerintah juga menyiapkan lima jalur penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Sumatera sebagai bagian dari skenario operasional Angkutan Lebaran 2026. Jalur tersebut meliputi Merak – Bakauheni, Ciwandan – PT Wijaya Karya Beton, Ciwandan – Bakauheni, BBJ Bojonegara – BBJ Muara Pilu, serta PT Krakatau Bandar Samudera – Panjang sebagai rencana kontingensi.
Sementara itu, untuk lintas penyeberangan menuju Bali dan Nusa Tenggara Barat, jalur yang disiapkan meliputi Pelabuhan Ketapang – Pelabuhan Gilimanuk serta Pelabuhan Jangkar – Pelabuhan Lembar.
Di sisi lain, pemerintah juga mengantisipasi potensi pembatasan operasional penyeberangan Jawa–Bali yang kemungkinan terjadi karena berdekatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan dukungannya terhadap berbagai langkah yang disiapkan pemerintah. Ia menekankan pentingnya memastikan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta pelayanan transportasi yang optimal bagi masyarakat selama periode arus mudik maupun arus balik Lebaran.
